Gerakan Ganti Presiden Paniknya Pihak Oposisi


Indonesia telah memasuki tahun politik dimana masyarakat akan berhadapan dengan pesta demokrasi yakni Pilkada Serentak di sejumlah daerah, dan Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang.

Namun, demokrasi di Indonesia bisa tercoreng oleh sekelompok orang yang membentuk gerakan ganti Presiden 2019. Mereka adalah para provokator yang ingin menciptakan kegaduhan dan memecah belah bangsa untuk suatu kepentingan politik.

Gerakan yang diinisiasi oleh pihak tertentu ini, tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia, di mana setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk memilih calon Presiden tanpa mendapatkan hasutan, provokasi, dan penyebaran konten negatif yang menjatuhkan salah satu calon.

Bahkan hingga saat ini gerakan itu semakin masif menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden 2019 tahun depan. Pihak oposisi terus menekan pemerintah dan memainkan berbagai isunya untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi saat ini. Contoh sederhana yaitu tentang kenaikan harga sembako. Padahal sebelumnya tidak pernah ada gerakan seperti itu.

Alih-alih ingin meraup dukungan dari rakyat, mereka lupa bahwa pemerintah sebelumnya yang pernah mengalami posisi hal sama pada saat ini. Seperti yang kita ketahui satu tahun sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu dihadapkan dengan berbagai persoalan terutama masalah ekonomi.

Seharusnya tahun tersebut merupakan tahun pembuktian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang melanda saat itu. Tapi faktanya, SBY dan para kabinetnya tak berdaya mengadapi persoalan yang datang silih berganti. Bahkan jeritan rakyat semakin menggila manakala kebutuhan harga pokok meroket tajam.

Yang lebih fantastis lagi harga cabe rawit pun makin pedas. Di beberapa daerah saat itu menyentuk Rp. 80.000 bahakan ada di beberapa titik harga cabai lebih mahal dibandingkan dengan daging sapi hingga menyentuh diangka Rp. 100.000.

Saat harga melambung tinggi, SBY menggelar rapat. Dalam rapat yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, SBY marah ke Menteri Pertanian Suswono , Menteri Perdagangan Gita Wirjawan , dan Kepala Bulog Sutarto Alimoeso lantaran dinilai lamban dalam mengatasi persoalan harga-harga pangan yang mahal. Padahal, SBY seharusnya tidak hanya marah-marah ke menteri-menterinya, melainkan langsung mengambil alih penyelesaian 'krisis' pangan karena harga-harga yang melambung tajam.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.