Komisioner Bawaslu Main Aman!


Baru-baru ini Komisioner Bawaslu mengeluarkan pendapat pribadinya. "Ini bagian dari kebebasan berbicara," kata Fritz di Jakarta, Senin (27/8).

Namun demikian, Fritz mengatakan bahwa dalam menyampaikan kebebasan berbicara deklarasi #2019GantiPresiden hendaknya tetap patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamat Politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, penolakan publik terhadap deklarasi #2019GantiPresiden dapat dimaknai sebagai wujud dari kepedulian rakyat terhadap demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, Ramses menyebut publik berharap demokrasi di Indonesia semakin hari semakin berkualitas sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkwalitas.

"Aksi penolakan publik terkait Deklarasi 2019 Ganti Presiden itu harus dilihat sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap kwalitas demokrasi di Indonesia," kata Ramses di Jakarta, Senin (26/8/2018).

Menurut Ramses, penolakan rakyat di sejumlah kota di Indonesia, menandakan publik tidak ingin diadu domba dengan gerakan-gerakan politik yang berpotensi memecah belah.

Hal itu disampaikan Ramses terkait aksi penolakan terhadap acara Deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Sikap penolakan ini juga menandakan publik kita tidak ingin diadu domba dengan gerakan politik yang potensi terjadi pecah belah," ujar Dosen Universitas Mercu Buana ini.

Ramses menganalisa, kelompok-kelompok yang menolak acara Deklarasi #2019GantiPresiden itu tidak bisa disimpulkan pihak pendukung calon Presiden Joko Widodo. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang belum menentukan pilihan dan masih mengambil posisi netral.

Karenanya ia menduga, pihak-pihak yang menolak acara tersebut adalah kelompok yang mencintai demokrasi dan kelompok yang mencintai politik beretika tanpa adanya gerakan yang mengarah pada adu domba.

"Kita juga tidak bisa menyimpulkan yang tolak itu kelompok pendukung Jokowi, karena masih banyak juga yang posisi netral. Bisa saja mereka itu pihak yang inginkan demokrasi beretika tanpa gerakan adu domba," jelas Ramses.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.