SBY Yang Berulah, Pemerintah Sekarang Yang Kena Getah


Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mentha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun.
Ada beberapa perusahaan pemasok minyak mentah dan bahan bakar minyak kepada PT Pertamina melalui Petral pada periode itu. Setelah diaudit, semua pemasok berafiliasi pada satu badan yang sama, yang menguasai kontrak US$ 6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai US$ 40 miliar.

Nilai kontrak yang mereka kuasai, bukan keuntungan, Namun, perusahaan itu kerap menggunakan perusahaan perantara dan perusahaan minyak milik negara untuk menggaet keuntungan lebih banyak.
Akibat ulah mafia ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak ataupun jual-beli produk BBM. Kementerian Energi mengatakan Petral menjadi kepanjangan tangan pihak ketiga untuk masuk proses pengadaan minyak, pihak ketiga itu memiliki informan di tubuh Petral, yang membocorkan informasi pengadaan minyak, memunculkan perhitungan harga serta mengatur tender.
Artinya begini, sebelum disampaikan ke peserta tender, si pembocor menyampaikannya dulu ke jaringan tersebut. hal ini menambah panjang rantai suplai sehingga harga beli minyak kurang kompetitif.
Ihwal adanya pembocor di tubuh Petral diakui Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto. Menurut Dwi, kebocoran informasi rahasia dan intervensi pihak eksternal ini mempengaruhi pengembangan bisnis, mitra secara tidak langsung, dan proses negosiasi oleh Petral.

Anda tahu kan siapa yang akan diuntungkan..? masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga. Dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
Berdasarkan temuan lembaga auditor KordaMentha, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. "Tuan MR" ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak.

MR adalah pengusaha besar yang memiliki perusahaan di Singapura. Melalui perusahaannya, MR bertindak sebagai perantara pengadaan minyak dan gas negara. Akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak atau jual-beli produk bahan bakar minyaknya.

Pada era Presiden Yudhoyono meski nama Tuan MR santer disebut dalam kasus yang sama, ia tak pernah tersentuh Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada unsur kedekatan antara "Mister Untouchable" itu dengan para pemimpin elite negeri ini. Walhasil, KPK tidak mempunyai pintu masuk menyelidiki kasus Petral. Adapun Presiden SBY memerintah selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Orang yang punya pengaruh di Petral itu antara lain dikaitkan dengan sosok taipan minyak, Muhammad Riza Chalid. Riza dikenal dekat dengan sejumlah menteri di era Presiden SBY, seperti Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan pada era SBY.

Riza pun disebut dekat dengan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, anak buah sekaligus besan Presiden SBY. Bahkan, kedekatan Riza dengan kedua menteri yang menduduki jabatan strategis itu terekam luas di area publik.

Hatta ramai diberitakan juga terkait dengan masalah impor minyak dan gas. Dia pernah dilaporkan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke KPK ihwal kasus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Apa yang dimaksud dengan mafia minyak...? Kami mati-matian bangun kilang minyak. Di MP3EI jelas disebutkan kita tidak boleh jual gas. Namun, Hatta mengaku mengenal Riza di Majelis Dzikir. “Saya memang mengenal Riza di Majelis Dzikir bersama Haji Harris Thahir yang punya Rumah Polonia. Tapi sama sekali tak ada urusan bisnis,'' katanya dengan santai.

Juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui adanya penguasaan kontrak migas oleh jaringan tertentu. Namun Wianda enggan menyebutkan pihak ketiga yang disebut-sebut dalam audit itu.
“Hal ini menambah panjang rantai suplai sehingga harga beli minyak kurang kompetitif,” katanya.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.