Kreatif Itu, Potong Kepala Fadli Zon


Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli ZONK, menyebut video 'Potong Bebek Angsa PKI' sebagai bentuk kreativitas.
Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntut Romli langsung berikan tanggapan mengenai ocehan Fadli itu.
Dalam unggahan laman Twitternya itu, Guntur Romli mempertanyakan kreativitas macam apa yang dimaksud Fadli Zon.

Apa gara-gara editan video goyang pinguin yang di ganti suaranya dengan ‘’ potong bebek angsa PKI’’ lantas ini dijadikan sebuah kreativitas..?
"Soal Video Potong Bebek PKI, Polri Anggap Fadli Zon Langgar Undang-Undang.
Lucu @fadlizon berlindung di balik kreativitas, krn video yg dia posting 'mencuri' video 'goyang pinguin' yg di situ cuma ada editing suaranya,
di mana kreatifnya?," tulis Guntur Romli.

Atas unggahan Fadli Zon itu, Politisi PSI, Rian Ernest secara resmi telah melaporkan Fadli ke Bareskrim Polri, Selasa (25/9/2018) kemarin.
Fadli dilaporkan dengan dugaan perkara tindak pidana Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan penyebaran berita bohong (hoaks) atas video yang diunggahnya.
Peraturan yang dijeratkan kepada Fadli Zon terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Fadli, yang dilaporkan karena mengunggah video 'Potong Bebek Angsa PKI' melalui akun Twitter-nya, menganggap ia mempunyai kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Ia mengatakan tak takut dan tidak khawatir terhadap langkah politisi PSI, Rian Ernest melaporkannya ke polisi.
Apalagi, sebagai anggota DPR, ia bebas melakukan apa saja, dan juga memiliki hak imunitas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Kebebasan berpendapat itu dijamin konstitusi, dan sebagai (anggota) DPR kami punya hak dan kekuatan untuk bebas menyampaikan pendapat atau pandangan," kata Fadli, Rabu (26/9/2018).
Dalam Pasal 224 ayat (1) UU MD3 disebutkan, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Dan jika unggahan video Fadli itu dianggap tak berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPR, tetap ada pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat Fadli.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.