Mahfud MD Mengatakan Menolak Ikut Gerakan Tagar 2019GantiPresiden.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan menolak ikut gerakan tagar2019GantiPresiden sejak awal digagas dan sempat diajak bergabung dalam gerakan tersebut. Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui laman Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

Mahfud MD menuturkan dirinya hanya setuju dan bersedia ikut gerakan tagar2019''Pemilihan''Presiden. Menurutnya, gerakan tagar2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum. Mahfud MD menambahkan Jika gerakan tersebut melanggar hukum maka harus segera di ditindak.

"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan tagar2019gantipresiden. Saya hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan tagar2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak," tulis akun @mohmahfudmd.

Karena telah diberitakan sebelumnya, beberapa tokoh gerakan tagar2019GantiPresiden mendapat penolakan di sejumlah daerah di Indonesia. Satu di antara tokoh gerakan tagar2019GantiPresiden Neno Warisman, sempat diadang massa yang kontra gerakan tagar2019 Ganti Presiden di Pekanbaru, Riau.

Massa mengadang Neno Warisman di pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Kedatangan Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dianggap berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Pulangkan Neno Warisman," teriak massa, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (25/8/2018).

Tiga jam diadang, massa pendukung Neno Warisman sempat datang ke bandara untuk menjemput. Agar tak terjadi bentrok, aparat berusaha membubarkan kedua kubu serta memulangkan Neno Warisman ke Jakarta.

Selain Neno Warisman, tokoh gerakan tagar2019GantiPresiden lainnya, yakni Ahmad Dhani juga mengalami penolakan di Surabaya. Hotel tempat menginap Ahmad Dhani di Surabaya sempat dikepung massa yang menolak deklarasi '2019 Ganti Presiden', Deklarasi berlokasi di monumen Tugu Pahlawan Surabaya, tak jauh dari hotel tersebut.

Aksi gerakan '2019 Ganti Presiden' di Surabaya sempat berlangsung sejenak meski akhirnya dibubarkan polisi karena dianggap tidak memiliki izin. Di Bangka Belitung, giliran Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung yang tidak mendapatkan izin menyuarakan deklarasinya.

Kemudian sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Kemudian juga Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet diagendakan menjadi pembicara acara diskusi di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang, Sabtu (25/8/2018). Namun, acara tersebut ditentang oleh massa yang tergabung dalam perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” ujar Rikky.

Kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.