Sudah Tunggak Pajak Rp26 Miliar, Bukannya Bayar Tapi Sibuk Nyinyir


Jika Prabowo Subianto selalu teriak-teriak gak jelas tentang kekayaan Indonesia yang bocor dan negara kita banyak utang, seharusnya dirinya berkaca dari pengalaman pribadinya sendiri.

Perusahaan yang berlokasi di Mangkajang, Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu adalah Pabrik PT Kertas Nusantara milik Prabowo Subianto.

Dan telah lama diketahui bahwa pabrik tersebut telah menunggak pajak sebesar Rp 26 Miliar kepada pemerintah daerah Berau. Wakil Bupati Berau Agus Tantomo sangat menyayangkan tidak adanya itikad baik dari manajemen PT KN untuk melunasi tunggakan pajak mereka.

Untuk mempercepat proses penagihan, pihaknya juga meminta dukungan aparat kejaksaan. Karena selama ini tidak ada respons positif. dan pihak Prabowo sangat susah dihubungi, seolah-olah tidak ada tanggung jawabnya.

Persoalan tunggakan pajak PT Kertas Nusantar tersebut, dijelaskan Wakil Ketua DPRD Berau Anwar, sudah masuk ranah Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, dan sudah memberi somasi kepada manajemen PT KN agar segera melunasi tunggakan pajak kepada Pemkab Berau.

Anggota DPRD Anwar mengapresisai upaya penagihan yang turut difasilitasi pihak kejaksaan. Namun, Anwar juga meminta Pemkab Berau bisa lebih tegas dengan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebab, dalam Perda tersebut ditegaskan, masyarakat atau pihak yang menunggak pajak, bisa dikenakan sanksi pidana.

Penegakan perda atas tunggakan pajak PT KN, diibaratkan seperti pertaruhan pemerintah daerah. Karena pemerintah dan penegak hukum akan dianggap tebang pilih jika tidak bisa memaksa manajemen PT KN melunasi kewajiban pajaknya kepada daerah. Hal itu juga akan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, mengapa pejabat daerah tidak berani melakukan penagihan.

“Apa ada permainan? Atau kalau memang pemda tidak berani menagih, perdanya saja yang dicabut, berarti tanda mengalah. Itu menunjukkan pemda tidak punya kekuatan kepada perusahaan besar,” katanya.

Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih defisit, dana sebesar Rp 26 miliar sangat besar manfaatnya. Bisa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tunggakan pajak sebesar Rp 26 miliar oleh PT Kertas Nusantara (KN), bisa dibawa ke ranah pidana. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Anti Korupsi (Benak) Kabupaten Berau, Alfian. Menurutnya, jika upaya persuasif yang dilakukan Pemkab Berau untuk menagih tidak membuahkan hasil, maka Bupati Berau diminta kembali melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau untuk diproses ke ranah pidana.

Dirinya juga menambahkan bahwa jajaran legislatif, juga jangan tinggal diam. Sebab, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, merupakan prodak hukum yang dihasilkan DPRD Berau.

“DPRD Juga. Harus ada reaksi keras dari legislatif bersama eksekutif untuk menagih pajak tersebut,” tegasnya.

Ia kembali menjelaskan semua pengusaha yang berinvestasi di Berau, punya kewajiban yang sama untuk memenuhi hak daerah dari sektor pajak. Baik yang berinvestasi besar, maupun dalam skala kecil.

Kabarnya PT Kiani Kertas telah mendapat suntikan dana dari Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan itu diungkapkan oleh pemilik pabrik bubur kertas tersebut, yaitu Prabowo Subianto, yang juga kakak kandung Hashim.

Suntikan dana dari sang adik akan mengurangi kepemilikan saham Prabowo di Kiani menjadi separuhnya. Sayangnya, dia enggan menyebutkan jumlah modal yang akan disuntikkan oleh Hashim.

Dananya berasal dari kredit Bank Mandiri sebesar US$ 230 juta (sekitar Rp 2,1 triliun). Namun, dalam perjalanannya, Kiani mengalami kesulitan modal kerja. Sejumlah investor dalam dan luar negeri pernah berniat menanamkan modalnya di perusahaan ini. Tapi semua berakhir tanpa kata sepakat.

Pada tahun 2006 lalu, Putera Sampoerna tertarik membeli Kiani. Bank Mandiri telah menyetujui rencana itu. Namun, penjualan itu juga tidak jadi terlaksana. Bank Mandiri sempat berniat melayangkan somasi, yang meminta mandat mencari investor.

Dulunya, pabrik ini adalah milik Bob Hasan, pengusaha kroni mantan Presiden Soeharto. Namun, setelah diambil alih BPPN, pabrik kertas tersebut dibeli oleh Prabowo Subianto.

Di tangan Prabowo, nama perusahaan itu diubah menjadi PT Kertas Nusantara. Sekarang, perusahaan tersebut dipimpin oleh Bambang Atmadja, seorang akuntan jebolan UI yang lebih dari 38 tahun malang melintang di berbagai sektor industri.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.