GAMPAR MULUTNYA !




Terima info tanpa kroscek.

Ini yang dilakukan calon wakil presiden Sandiaga Uno saat berkunjung ke Indramayu dalam rangka kampanye politiknya pada 10 Oktober 2018.

Begini kronologinya, Sandiaga Uno menyambangi nelayan di Indramayu, ia mencoba menyerap aspirasi masyarakat di tempat Pelelangan Ikan Karangsong Indramayu Jawa Barat.

Di sentra penjualan ikan terbesar Jawa Barat ini para nelayan mengeluhkan soal Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada calon wakil presiden dengan nomor urut 02 itu.

Salah seorang nelayan, Hariri mengatakan bahwa Proses birokrasi yang rumit membuat banyak kapal menganggur dan nelayan tidak melaut.

“Kasihan Pak, kalau nelayan tidak melaut. Banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan ini. Satu kapal itu memperkerjakan 16 orang nelayan mereka menghidupi, katakanlah, 1 nelayan punya 4 orang yang harus dihidupi, berarti 64 orang bisa tidak makan,” kata Hariri kepada Sandiaga Uno, Rabu (10/10/2018).

Kemudian, hal sama juga diungkapkan Ketua Koperasi Mina Mitra Nelayan Karangsong, Darto. Menurutnya, para nelayan tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah.

“Kami nelayan di sini dididik mandiri sejak kecil. Jadi tolong jangan dipersulit ijin kami. Dan ini bukan cuma di Indramayu, tapi juga nelayan seluruh Indonesia. Saya minta Pak Sandi berjanji mempermudah soal ijin ini,” ucapnya.

Tak butuh waktu lama, Sandiaga langsung menyanggupi untuk mewujudkan keinginan para nelayan dan akan mengembangkan profesi nelayan.

“Prabowo Sandi tidak akan melupakan jasa-jasa nelayan. Kami berjanji menyejahterakan nelayan akan lebih baik. Catat, jika Allah SWT mengijinkan saya dan Pak Prabowo memimpin bangsa ini, Proses perijinan ini akan saya pangkas birokrasinya sehingga nelayan bisa melaut dengan aman. Catat satu tahun lagi, saya akan berdiri di sini, di kapal milik Pak Hariri ini, untuk mewujudkan janji ini,” janji Sandi.

Sandiaga merasa menjadi pahlawan saat berada di sana, para nelayan sangat senang dengan kedatangan Sandiaga, karena merasa sangat diperhatikan, yaitu dengan janji-janji manis kepada para nelayan yang belum tentu terlealisasi.

Namanya juga kampanye, Sandi berusaha meyakinkan masyarakat nelayan dengan berjanji akan memangkas birokrasi dan proses perijinan bagi para nelayan, namun Sandi tak tahu menahu tentang Hukum kelautan dan Undang-Undang Perikanan.

Menanggapi pernyataan Sandiaga yang ngawur itu Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti marah. Susi meminta Sandiaga tak asal bicara soal kebijakannya yang dituding mempersulit perizinan penangkapan ikan di Indramayu.

"Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik," ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.
Menteri Susi membantah bahwa kebijakannya menyulitkan nelayan.

 Dia mengatakan kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonase (GT). Susi mengatakan sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan.

Susi menyatakan, pihaknya pada tanggal 7 November tahun 2014, telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

Menurut Susi, perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. 

Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 30 GT.

Bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Administrasi tersebut meliput Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Bila tidak, maka KKP dapat menindak tegas dengan mencabut surat-surat izin tersebut.

Kemudian untuk kapal kapasitas 10 GT - 30 GT, administrasi perizinan diurus dalam tingkat provinsi,  perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal, 

terutama bagi pemilik kapal 30 GT yang sejatinya sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum.

Apalagi pemilik kapal ukuran besar masih kerap melakukan pemalsuan laporan hasil tangkap dan menurunkan pendapatan pajak negara dalam sektor perikanan.

Susi menyayangkan pernyataan Sandiaga mengenai keberpihakan pemerintah pada nelayan. Susi lalu menyebutkan Sandiaga seharusnya banyak melakukan riset sebelum mengeluarkan pernyataan di depan publik.

"Jadi jangan asal ngomong, belajar dan baca undang-undang perikanan," tuturnya.
Nelayan, kata Susi, ialah orang yang mengoperasikan kapal tangkap ikan di bawah 10 GT. 

Jika ukuran kapal besar, tidak dapat disebut nelayan, melainkan industri. 
Selain itu, karena sebagai industri itu pula, pendapatan setiap tahun bisa mencapai miliaran rupiah.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," tegas Susi.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.