Boikot Berujung Pidana


Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menegur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyatakan boikot terhadap Metro TV.
Pemboikotan justru akan merugikan BPN Prabowo-Sandiaga karena pemberitaan Metro TV akan semakin tidak berimbang.
Pemboikotan tersebut dapat menjurus kepada tindakan menghalangi kerja pers dalam melakukan tugasnya sehingga berujung pidana.

Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana penjara paling lama dua tahun. Selain itu, terdapat ancaman denda paling banyak Rp 500 juta.
"Ada ancaman pidana untuk menghalangi kerja wartawan," kata Stanley, sapaan akrab Yosep Adi Prasetyo, di Hotel Grand Mercury, Jakarta, Senin (26/11).

Tak hanya itu, Metro TV hanya akan dapat meliput pemberitaan mengenai Pilpres 2019 dari sisi kandidat petahana, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan tidak untuk pasangan Prabowo-Sandi, karena informasi dari kubu Prabowo-Sandiaga tak bisa didapatkan lantaran aksesnya ditutup.
"Dia (Metro TV) tidak bisa menyampaikan pesan secara berimbang itu," kata Stanley.
Jika BPN Prabowo-Sandiaga merasa dirugikan, mereka bisa mengadu kepada Dewan Pers. Nantinya, Dewan Pers akan mengkaji pemberitaan apa yang selama ini dianggap merugikan dan tidak berimbang dari Metro TV, bukan malah memboikotnya.

Menurut Yuliandre, media massa harus Independen dan netrel, dan arus utama dan informasinya bisa dipercaya masyarakat saat ini.
"Seluruh lembaga penyiaran untuk berbenah karena lima bulan ini menahan secara etika dan harus berpuasa, dalam artian harus mampu menahan sesuatu yang dianggap kira-kira harus proporsional," kata Yuliandre.

Jika saran tersebut tidak dipertimbangkan, dikhawatirkan justru merugikan publik. Kendati demikian, baik Dewan Pers maupun KPI tidak berencana untuk memediasi kedua belah pihak.
Di boikot dengan alasan Tidak Seimbang, seharusnya kubu Prabowo-Sandi menjelaskan bagian mana dari penyiaran Metro TV yang tak seimbang itu.
BPN Prabowo-Sandiaga sebelumnya memboikot Metro TV karena dianggap melakukan pemberitaan yang tak menguntungkan pihaknya. Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso mencontohkan, hal tersebut terjadi dalam salah satu siaran talkshow di Metro TV.

Ketika itu, terdapat beberapa pendapat warganet yang ditautkan dalam acara talkshow tersebut. Pendapat warganet yang dipilih, lanjutnya, lebih banyak menyudutkan pihak Prabowo-Sandiaga. “Karena merugikan tim saya, tidak sehat,” kata Djoko di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (6/11).

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono juga menyatakan alasan serupa atas boikot ini. Ferry merasa Metro TV kerap merugikan Prabowo-Sandiaga, misalnya, membuat tema dan membangun format yang kurang menguntungkan mereka.
Menyikapi hal ini, sebenarnya bukan Metro TV yang tak imbang dalam memberikan pertanyaan atau pernyataan, ini adalah masalah kompeten dan tidaknya tim di kubu Prabowo-Sandi dalam mengolah jawaban.

Atas tudingan tersebut, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun menampiknya. “Metro TV memegang teguh prinsip jurnalistik tentang obyektivitas yang berbasis pada fakta dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi,” kata Don Bosco seperti dikutip Tempo.co.
Menurut dia, medianya tidak pernah dan tidak diperbolehkan memanipulasi data, fakta, peristiwa, dan opini yang terjadi. Metro TV juga menghadirkan narasumber yang berimbang dalam wawancara atau program bincang politik.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.