Prabowo: Stop Import Apapun


Calon Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan yang kontroversial di hadapan publik Indonesia. Hal itu terjadi lantaran dalam sebuah pidato Prabowo menyebut akan menghentikan semua impor bila dirinya terpilih menjadi Presiden RI.

"Saya bersaksi di sini, kalau Insya Allah saya menerima amanat dari rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri! Kita tidak perlu impor apa-apa. Saudara-saudara sekalian! Kita harus dan kita mampu swasembada pangan! Mampu!" kata Prabowo di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11).

Pernyataan itu tak hanya sekali saja dikemukakan Prabowo. Saat bertemu dengan relawan Rhoma Irama, dia juga mengatakan tak akan impor. Menurutnya, impor menghancurkan rakyat Indonesia seperti petani.

Prabowo Bicara Ngawur
Ditinjau dari segi ekonomi, pernyataan Prabowo itu cukup ngawur. Pasalnya, impor (dan juga ekspor) adalah suatu mekanisme yang wajar dalam suatu perekonomian negara, apalagi menyangkut dalam perdagangan internasional.

Hingga saat ini, tidak ada satu negara pun secara global yang benar-benar lepas dari impor. Hal itu karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya masing-masing, sehingga tidak ada negara yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

Oleh karenanya itu, negara tersebut membeli (baca: impor) sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhannya dari negara lain yang memang memiliki kapasitas produksi di barang tersebut.

Dengan demikian, impor adalah cara suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya di dalam negeri atas barang yang masih defisit. Mustahil sebuah negara akan menghentikan kegiatan impor, namun akan ekspor saja.

Impor juga menjadi solusi untuk mengontrol harga. Sebab, kapasitas produksi di masing-masing negara berbeda. Di sektor pangan misalnya, impor diperlukan untuk mengontrol harga saat ada gangguan produksi.

Meski demikian, impor bisa diatur. Untuk mengurangi efek negatif dari impor cara terbaik ialah menentukan prioritas sumber daya yang dikembangkan. Dengan resources terbatas negara harus menentukan skala prioritas, berdasarkan sektor yang unggul secara komparatif.

Tetapi upaya akan menghentikan impor sebagaimana yang digembor-gemborkan Prabowo itu sungguh absurd. Apakah Indonesia akan dibawa menjadi negara komunis yang menutup diri dari perdagangan internasional?

Sebelum beranjak berbicara data, visi dan kebijakan dalam memimpin negara, Prabowo sebaiknya memahami konsep dasar dari adanya ekspor-impor ini. Karena kesalahan pemahamannya mengenai konsep dasar perekonomian makro ini bisa membawa negara ini mengarah pada kehancuran.

Mari Bicara Data
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2018, neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 227 juta. Angka ini terdiri dari realisasi ekspor US$ 14,83 miliar dan impor US$ 14,60 miliar.

Nilai impor oada September sebesar US$ 14,60 miliar itu turun sebanyak 13,8% dibanding Agustus 2018. Namun, sepanjang tahun atau Januari hingga September 2018 meningkat 23,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan impor sepanjang tahun ini terjadi pada impor migas dan non migas dengan masing-masing US$ 4,7 miliar (27,14%) dan US$ 21,54 miliar (22,64%).

Peningkatan impor migas disebabkan oleh naiknya impor seluruh komponen migas, yakni minyak mentah (40,51%), hasil minyak (22,53%) dan gas (17,8%). Sedangkan impor non migas, terjadi peningkatan pada 10 golongan barang HS 2 digit selama periode Januari-September 2018. Barang-barang tersebut di antaranya mesin dan pesawat mekanik (16,89%), mesin dan peralatan listrik (13,59%), benda dari besi dan baja (2,49%), serealia (2,45%) dan ampas atau sisa industri makanan (1,91%).

Dari total nilai impor hingga Juli 2018, impor untuk bahan baku/penolong mencapai 75% dari total. Artinya, jika impor disetop mengikuti pernyataan Prabowo seperti di atas, maka industri tidak berproduksi. Ini jelas suatu mudharat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Masalah Ekspor-Impor Kiwari
Masalah Indonesia saat ini ialah defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan sendiri bisa diselesaikan dengan mendorong ekspor. Kembali lagi, untuk mendorong ekspor itu maka tetap diperlukan adanya barang-barang impor tersebut.

Untuk mengatasi defisit itu, produksi pertanian digenjot. Pada tahun ini, ekspor sejumlah komoditas pertanian diarahkan untuk menutupi defisit perdagangan.

Hal tersebut sekaligus menegaskan klaim yang salah lagi dari Prabowo. Sebelumnya, Prabowo menyebutkan bahwa pertanian kita hari ini 'payah' karena hanya bisa impor, padahal katanya Indonesia didapuk sebagai negara agraris.

Faktanya, apa yang dikatakan oleh Prabowo justru berkebalikan dengan kenyataannya, karena pada sejumlah komoditas pangan kita justru bisa ekspor. Mari kita cek datanya.

Pada tahun 2018 ini, ekspor produk hortikultura di Indonesia tertinggi sepanjang 15 tahun terakhir. Pertumbuhannya sebanyak 24 persen pada 2017 lalu.

Dari data BPS, nilai ekspor komoditas hortikultura segar Januari sampai Juli 2018 mencapai Rp 1,22 triliun. Nilai ini naik sebesar 60,5 persen dibanding periode tahun sebelumnya yakni hanya Rp 0,76 triliun.

"Seperti yang dicapai di tahun 2017 kemarin, ekspor komoditas pertanian Indonesia naik 24%. Investasi juga meningkat menjadi Rp 44 triliun selama empat tahun berturut-turut. Pencapaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2018 mencapai 4,7%, yang dulu hanya 2% atau 3%, seperti disampaikan BPS dalam sidang kabinet," tutur Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (13/9).

Produksi komoditas strategis seperti padi ditargetkan mencapai 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, daging sapi 0,75 juta ton, gula 3,8 juta ton dan komoditas lainya agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan melakukan ekspor.

Ekspor produk pertanian tersebut merupakan bukti keberhasilan dalam peningkatan daya saing produk pertanian, sekaligus kemampuan memenuhi standar yang berlaku dalam perdagangan Internasional.

*Kebijakan Meningkatkan Ketahanan Pangan

Peningkatan hasil produksi pertanian itu bukan tanpa sebab. Pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas pertanian juga digenjot oleh pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari membangun bendungan, embung, hingga saluran irigasi.

Guna mendukung ketahanan pangan, pemerintah saat ini tengah membangun 65 bendungan dan irigasi, dimana hingga 2018 telah rampung 17 proyek. Selain bendungan, di daerah tersebut juga dibangun embung-embung kecil yang dibutuhkan untuk peternakan dan holtikultura. Hingga 2018 telah terbangun 949 embung.

Tak hanya itu, subsidi pupuk dan benih juga diberikan guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Subsidi ini masih dipertahankan karena ada tiga alasan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani kemudian agar produktifitasnya meningkat dan untuk meningkatkan produksi pangan itu sendiri.

Kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut didorong untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Sehingga, ke depan Indonesia bisa  meningkatkan ketahanan pangannya.

Selain itu, dengan adanya peningkatan produksi, maka akan ada komoditas pangan yang melimpah sehingga bisa ekspor. Hal itu akan menjadi jalan keluar dari masalah defisit neraca berjalan.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.