Deklarasi Rumah Gerakan 98 #LawanOrdeBaru


Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi Rumah Gerakan 98, mendeklarasikan “Lawan Orde Baru” di Rumah Joang 45, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 16 Desember 2018.
Mereka menyatakan menolak nilai-nilai Orba, dan menyatakan tidak mendukung Prabowo Subianto. Gerakan itu mengklaim tidak berkaitan dengan dinamika Pemilu Presiden 2019.

"Rumah Gerakan 98 tidak ada kaitannya dengan momentum Pilpres," ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Haloho di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (16/12).

Gerakan ini lahir untuk menolak aktor-aktor pelanggar hak asasi manusia era orde baru memegang jabatan formil di pemerintahan dan memiliki nilai-nilai Orba.

Saat di singgung nama calon presiden, Prabowo Subianto yang mereka maksudkan, Bernard pun tidak mengelak. "Oh iya. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM," tegasnya.
Menurut dia, Prabowo harus bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya pada masa kepemimpinan Soeharto itu.  Salah satunya kasusnya, kata Bernard, adalah penculikan aktivis. “Dia harus bertanggung jawab dulu terhadap peristiwa masa lalu.”

Ia yakin bila Prabowo terpilih menjadi presiden, di bawah kepemimpinan Prabowo Indonesia nantinya akan digiring kembali seperti era Orde Baru. Ia bertekad akan terus mengkampanyekan gerakan anti Orde Baru ini di banyak kota.
Menurut mereka, Pilpres 2019 menjadi momentum bagi kelompok elite politik pendukung Orba kembali ke ruang publik sehingga merasa perlu untuk menyatakan sikap.
“Kami merasa perlu menyingsingkan lengan baju, kami ingatkan rakyat dan elite politik untuk tidak sekali-kali kembali kepada Orba,” tutupnya.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.