Prabowo Ancam Mundur Pilpres, Pakar: Cari Kambing Hitam


Jelang memberi pidato kebangsaan beberapa hari lalu, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah bikin geger. Prabowo acam akan mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres 2019.

Pasangan ini mengancam akan mundur jika ada kecurangan di Pilpres 2019, beber Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso. Soal rencana Prabowo-Sandiaga mundur dari kontestasi Pilpres 2019 disampaikan Djoko Santoso dua kali di Malang.

"Kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," ucap Djoko Santoso saat berada di Malang, Minggu (13/1/2019).

Spontan, banyak komentar bermunculan menanggapi ancaman mundur Prabowo dari Pilpres, bukan saja dari pengamat tapi kubu Jokowi-Maruf Amin. Djoko Santoso mencontohkan salah satu potensi kecurangan sudah di depan mata menjelang Pilpres 2019 yang akan berlangsung April nanti.

Djoko Santoso akan mendukung Prabowo Subianto jika benar mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres 2019 meski ancaman pidana menunggu.

"Prajurit itu akan bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Pidana, pidanakan saja. Kami sudah kontrak mati kok," jelasnya.

Menanggapi Djoko Santoso, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, angkat bicara. Ace justru bertanya dan bingung karena Pilpres saja belum dimulai, bagaimana mau menyimpulkan adanya kecurangan di dalamnya.

"Bertempur dulu secara sehat lalu bicara soal kecurangan. Pilpresnya saja belum mulai. Pemilunya saja belum mulai. Tapi kenapa sudah bicara soal itu," sindirnya.

Politikus Golkar ini menduga wacana Prabowo akan mundur sebagai alibi bila kalah dalam Pilpres nanti, dengan kata lain mencari kambing hitam.

"Itu cara berpikir orang yang kalah. Bukan cara berpikir pihak yang selalu optimis menghadapi pertarungan yang sehat di pilpres 2019," kata dia.

Pengamat politik senior LIPI Syamsuddin Haris meminta kubu Prabowo-Sandiaga membaca pasal 552 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Menurut dia, setiap capres atau cawapres mundur akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Dalam pasal 553 ayat (1), bagi capres atau cawapres yang mundur setelah pemungutan suara putaran pertama, terancam pidana paling lama enam tahun. Syamsuddin Haris meminta kedua kubu untuk sama-sama memiliki niat baik dalam bersaing di Pemilu 2019 ini. Ia meminta kubu Prabowo-Sandiaga harus punya niat baik bersaing di Pilpres 2019 dan menyelematkan demokrasi serta keutuhan dan kelangsungan bangsa.

"Ketimbang sekadar keselamatan kelompok dan golongan sendiri," ungkap Syamsuddin Haris.

Tak hanya itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, soal ancaman mundurnya Prabowo jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Wahyu mengatakan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres, termasuk kemungkinan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri.

"Kami belum berkomentar, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Wahyu mengatakan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres, termasuk kemungkinan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri.

Mereka menuduh, potensi kecurangan pemilu hingga saat ini terus terjadi. Potensi kecurangan tersebut adalah diperbolehkannya penyandang disabilitas mental atau tunagrahita untuk menggunakan hak pilihnya.

Pengamat mengatakan, itu hanya alasan Prabowo saja, karena dia malu jika kalah dalam Pilpres nanti, untuk menutupi kemaluannaya itu, ia memilih mengundurkan diri dengan alasan ada kecurangan. Mental Prabowo bukan mental seorang pemimpin, jadi ya harap dimaklumi saja

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.