Tax Ratio 16 Persen ala Prabowo Tak Realistis


Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menaikkan tax ratioIndonesia yang saat ini berada di angka 11,5 persen menjadi 16 persen. Ia menyampaikan gagasan konyol itu pada saat debat perdana yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selasan, 17 Januari lalu.

Prabowo melakukannya untuk menggenjot penerimaan negara sehingga ia dapat menaikkan gaji Aparat Sipil Negara (ASN). Dan Ide tersebut dilontarkan Prabowo saat menjawab pertanyaan Ira Koesno tentang mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi dalam debat.

Solusi yang ditawarkan Prabowo adalah dengan meningkatkan penghasilan pegawai negeri dan aparat melalui kenaikan tax ratio. Namun dalam debat, Prabowo tak menjelaskan secara rinci target kenaikan tax ratio itu.

“Berkali-kali saya sampaikan di ruang publik. Akar masalahnya adalah penghasilan pegawai negeri dan birokrat itu kurang. Tidak realistis. Kalau memimpin pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup dengan realistis. Uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang di [angka] 10 persen,” kata Prabowo.

Ekonom cum Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo mengatakan, peningkatan rasio pajak sebesar 16 persen seperti yang ditawarkan Prabowo merupakan pekerjaan yang berat.
Namun, agar tidak mengulangi kesalahan petahana, Dradjad mengatakan hal itu akan dilakukan dengan terlebih dahulu membenahi basis pajak Indonesia, terutama dalam hal kesadaran dan ketaatan wajib pajak yang rendah. Strateginya, kata politikus PAN ini, pasangan Prabowo-Sandi akan melakukan pengurangan tarif pajak. (pajak naik apa turun nih..??).

Drajad merujuk pada konsep Kurva Laffer dari observasi Ibnu Khaldun yang menyatakan penerimaan perpajakkan besar karena tarif rendah dan sebaliknya. Namun, Drajad lebih suka menyebutnya sebagai tarif pajak yang kompetitif dari perhitungan tarif optimal. Karena alasan ini, mengapa konsep Sandiaga Uno untuk menurunkan tarif pajak bagi pribadi hingga UMKM tidak bertentangan dengan kepentingan meningkatkan tax ratio.

“Kalau tarif pajak rendah, mereka akan malu kok masih ngemplang pajak. Buat apa menyogok lagi? Kalau tarif pajak kompetitif, perusahaan yang memindahkan keuntungan ke luar negeri akan rugi,” kata Drajad.

Loh bukankah kali ini pemerintah telah menurunkan pajaknya..?

Menanggapi pendapat yang gonjang-ganjing ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN( Jokowi-Ma'ruf, Jhony G Plate menampik bila tax ratio pemerintah saat ini disebut sangat rendah. Ia mengatakan penerimaan pajak dari 2014 ke 2018 telah meningkat sebanyak 20 persen.

Menurut Jhony rendahnaya rasio pajak lebih disebabkan karena kenaikan penerimaan pajak yang lebih rendah dibanding kenaikan PDB. Sebab, tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB.

“Jadi jangan seenaknya ngomong tax ratio 16 persen. Kami juga senang kalau bisa menaikkan ke angka itu. Tapi harus rasional. Kami akan mengusahakan peningkatan PDB seimbang dengan penerimaan pajak,” kata politikus Nasdem ini.

Lagi pula, saat ini penerimaan pajak pemerintah sudah semakin baik. Sebab, hal itu didukung reformasi pajak melalui kehadiran tax amnesty dan Automatic Exchange of Information (AEOI). Ia mengklaim kedua program itu telah berhasil meningkatkan basis pajak saat ini.

Menanggapi Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sistem perpajakan Indonesia tidak dapat disederhanakan dengan konsep perhitungan tarif optimal.

Karena setiap orang menerima pengurangan dan insentif yang telah ditetapkan pemerintah sehingga tarifnya pun berbeda-beda. Selain itu, Yustinus menilai tarif pajak Indonesia dibanding negara lain tergolong masuk akal. Belum lagi, penurunan tarif tidak selalu diikuti dengan kenaikan tax ratio.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.