MIMPI !


Melihat berbelit-belitnya elite politik yang mengatur pemilihan calon wakil Gubernur DKI, menimbulkan kecurigaan public. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno akan diusulkan kembali menjadi wakil gubernur DKI Jakarta jika kalah di Pilpres 2019.

Hal ini terindikasi karena alotnya proses penyaringan calon wakil Gubernur yang seharusnya tak butuh waktu lama, mereka para elite politik khususnya Gerindra memang sengaja mengulur waktu sambil menunggu kontestasi Pilpres. Hal itu juga diyakini karena Partai Gerinda tak ingin kehilangan posisi di pemerintahan.

"Ada indikasi dia (Sandiaga) balik lagi (menjadi wakil gubernur)," ujar Pengamat Politik Indonesian Public Institute Jerry Massie, Kamis (21/2/2019).

Taktik busuk Gerindra ini akan membuat hubungan Gerindra dan PKS terancam renggang. Pasalnya Gerindra sebelumnya telah merelakan kursi wakil gubernur DKI kepada PKS. Saat ini pun proses pemilihan wakil gubernur masih bergulir tanpa ujung dan kepastian.

"Tinggal tunggu waktu. Ini seperti bom waktu antara Gerindra dan PKS," kata dia.

Meskipun secara etika dan moral politik hal itu tak pantas, namun Gerindra seakan tak pedulilkan itu, karena kekuasaaan adalah yang utama dimata mereka. Bila langkah ini diambil, maka akan merugikan kredibilitas Sandiaga Uno sendiri maupun Partai Gerindra di mata public yang kini sudah berkurang kepercayaannya.

Memang tidak ada larangan bagi wakil Gubernur yang telah mundur dan telah digantikan oleh orang lain mengambil kembali posisinya. Namun secara tidak langsung mundurnya jabatan sebagi wakil Gubernur berlaku permanen. Artinya, dia tidak bisa diusulkan lagi mengisi posisi wagub untuk masa jabatan yang masih tersisa.

Di sisi lain, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai jika Sandi benar-benar kembali ke DKI pasca-gagal di Pilpres 2019, hal ini hanya akan merusak citra demokrasi. Meskipun Gerindra kekeuh dengan hal itu.

Jerry menyarankan agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mencegah itu, khususnya mengatur agar mereka yang masuk dalam kontestasi pilpres tidak bisa kembali ke jabatan awal, walau Gerindra akan mencegah hal itu terjadi.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.