Rekam Jejak Prabowo Yang Buruk Membuatnya Kurang Digemari


Kalau bicara track record tentang Prabowo, gampang. Dimulai dari 1998, semua sudah kelihatan jelas. Dan Prabowo selalu disangkutkan dengan kasus penculikan 1998 yang tak kunjung ada penyelesaiannya.

Pada pilpres 2014 lalu, isu tersebut juga beredar dan menjelang pilpres 2019 saat ini, isu yang sama kembali muncul. Bahkan, Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto pada tahun 1998 juga tersebar di sosial media.

Isu itu semakin kencang ketika Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membenarkan substansi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di sosial media, dalam sebuah acara wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014 silam.

Saat itu, Fachrul juga mengungkit bahwa Prabowo kurang pantas menjadi RI-1 karena rekam jejak mantan Danjen Kopassus itu di militer yang tidak bagus, dan akan membayangi Prabowo jika dirinya menjadi presiden. Atas alasan itulah para pemilih tak mau memililh Prabowo sebagai presiden RI.

Diketahui, DKP adalah dewan yang dibentuk untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis 1998 yang saat itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Subagyo HS, yang kini juga merapat ke kubu Jokowi. Surat keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998.

Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan khusunya negara.

Awalnya, kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Militer, namun atas kesepakatan bersama akhirnya diselesaikan melalui DKP dan berujung pada pemecatan Prabowo dari kesatuan TNI. Prabowo dalam laporan DKP dipastikan mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.

Berkaitan dengan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis 1998, Gerindra berulang kali membantahnya. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Prabowo tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu.

Selain itu, ada 'draf aliansi' dari ulama yang tak pernah direspons Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PSI menilai hal itu menambah rekam jejak Prabowo yang mengabaikan ulama dalam setiap keputusannya.
Rekam jejak mengabaikan ulama yang dimaksud itu terkait dengan rekomendasi Itjimak Ulama. Karena kala itu, Ijtimak Ulama sebelumnya merekomendasikan kepada capres nomor urut 02 itu meminang ulama sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019.

Ijtimak Ulama telah memutuskan dua nama yang direkomendasikan untuk jadi cawapres Pak Prabowo, yaitu Ustadz Somad dan Salim Segaf Aljufri. Namun Prabowo mengingkarinya dengan memilih Sandi, yang katanay adalah seorang kapitalis sejati.

Dan kini baru dirinya (Prabowo) menyesali tindakannya itu, karena Sandi kini tak seperti yang ia harapkan. Tindakan Sandi yang selalu tidak singkron dengan Prabowo adalah pemicu retaknya hubungan itu.

Memang benar Sandiaga Uno telah banyak memberikan sumbangsih salah satunya masalah logistik, namun Prabowo merasa dirinya sebagai kacung dari Sandiaga Uno. Prabowo merasa rugi telah memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Ternyata Sandiaga tak bisa menutupi rekam jejak Prabowo yang jelek, dan justru malah membuatnya semakin terpuruk

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.